JAKARTA, HD- Pernyataan Ketua Dewan Pembina
Partai Golkar Aburizal Bakrie menyikapi kasus dugaan penistaan agama dengan
terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbuntut panjang.
Akibat pernyataanya, pria yang akrab disapa Ical itu ditegur Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Dari surat yang beredar di kalangan wartawan, disebutkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas merespons pernyataan pers Dewan Pembina Golkar pada 8 November 2016.
Rapat harian terbatas itu menyepakati beberapa hal, salah satunya disebutkan bahwa substansi terkait peristiwa unjuk rasa tanggal 4 November 2016 sudah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam pidato politik pada peringatan HUT Partai Golkar ke-52 di Surabaya, 6 November 2016.
Kedua, disebutkan juga pernyataan pers yang disampaikan melalui siaran langsung TV One dan disiarkan ulang oleh berbagai media elektronik tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina Partai Golkar.
Di samping bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 21, dalam surat itu pernyataan Ical dinilai bisa mengganggu keharmonisan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina yang selama ini berjalan baik.
Poin ketiga disebutkan bahwa DPP Partai Golkar telah menentukan pertemuan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada 10 November 2016 untuk mendapatkan masukan mengenai berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bahan refleksi akhir tahun 2016.
Poin terakhir disebutkan bahwa ke depan DPP Partai Golkar berharap agar hubungan dengan Dewan Pembina tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi, tetapi juga harus lebih produktif.
Surat bernomor B-834/Golkar/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai itu Idrus Marham. Surat itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar.
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai pun membenarkan adanya surat tersebut. Dia menilai secara substansi, sebenarnya pernyataan Ical tidak salah.(HD-Wulan)
Akibat pernyataanya, pria yang akrab disapa Ical itu ditegur Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Dari surat yang beredar di kalangan wartawan, disebutkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas merespons pernyataan pers Dewan Pembina Golkar pada 8 November 2016.
Rapat harian terbatas itu menyepakati beberapa hal, salah satunya disebutkan bahwa substansi terkait peristiwa unjuk rasa tanggal 4 November 2016 sudah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam pidato politik pada peringatan HUT Partai Golkar ke-52 di Surabaya, 6 November 2016.
Kedua, disebutkan juga pernyataan pers yang disampaikan melalui siaran langsung TV One dan disiarkan ulang oleh berbagai media elektronik tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina Partai Golkar.
Di samping bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 21, dalam surat itu pernyataan Ical dinilai bisa mengganggu keharmonisan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina yang selama ini berjalan baik.
Poin ketiga disebutkan bahwa DPP Partai Golkar telah menentukan pertemuan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada 10 November 2016 untuk mendapatkan masukan mengenai berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bahan refleksi akhir tahun 2016.
Poin terakhir disebutkan bahwa ke depan DPP Partai Golkar berharap agar hubungan dengan Dewan Pembina tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi, tetapi juga harus lebih produktif.
Surat bernomor B-834/Golkar/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai itu Idrus Marham. Surat itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar.
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai pun membenarkan adanya surat tersebut. Dia menilai secara substansi, sebenarnya pernyataan Ical tidak salah.(HD-Wulan)