Foto:NK,Ist/Harian Detik
JAKARTA , HD- Politikus Partai
Golongan Karya Ade Komarudin dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
pada 11 Januari 2016 lalu. Selama 11 bulan menjabat Ketua DPR itu tercatat
sudah tiga kali pria yang akrab disapa Akom tersebut diadukan ke Mahkamah
Kehormatan Dewan.
"Satu hal yang pasti itu ada tiga laporan yang masuk ke MKD berkaitan dengan Pak Ade Komarudin," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Pada Oktober lalu Akom dilaporkan oleh 36 anggota Komisi VI DPR yang membidangi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu MKD juga mencatat ada dua laporan lain.
"Ada laporan anggota Baleg kepada Pak Ade Komarudin dan ada juga masyarakat umum melaporkan Pak Ade Komarudin terkait tanda tangan palsu," papar Sudding yang juga politikus Partai Hanura itu.
Menurut Sudding saat ini semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Saat ini MKD, kata Suding, tengah melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan tersebut.
"Semua itu ditindaklanjuti setelah proses verifikasi. Itu baru dan kita sudah putuskan untuk tindaklanjuti dalam proses persidangan besok," bebernya.
Suding menjelaskan laporan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR kepada Akom terkait dengan UU Pertembakauan namun dia enggan merinci laporan tersebut. Sementara untuk laporan dari masyarakat dan Baleg itu, kata Suding, masuk sekitar 2-3 minggu yang lalu.
Sidang MKD untuk laporan komisi VI akan digelar besok dengan agenda memanggil pihak pelapor. Pihak-pihak terkait juga akan segera dipanggil dalam persidangan.
"Besok kita mulai sidang. Kita panggil pihak pengadu, 36 anggota dewan dari komisi VI lalu berikutnya kita sudah jadwalkan pemanggilan-pemanggilan berikutnya juga akan kita panggil pihak kesekjenan, menteri BUMN dan terakhir akan kita panggil teradu saudara Pak Ade Komarudin," jelasnya.
Berkaitan atau tidak, Partai Golongan Karya berencana mencopot Ade Komarudin dari jabatannya selaku Ketua DPR. Partai berlambang pohon beringin itu akan mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto yang saat ini menjabat Ketum Golkar.
"Satu hal yang pasti itu ada tiga laporan yang masuk ke MKD berkaitan dengan Pak Ade Komarudin," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Pada Oktober lalu Akom dilaporkan oleh 36 anggota Komisi VI DPR yang membidangi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu MKD juga mencatat ada dua laporan lain.
"Ada laporan anggota Baleg kepada Pak Ade Komarudin dan ada juga masyarakat umum melaporkan Pak Ade Komarudin terkait tanda tangan palsu," papar Sudding yang juga politikus Partai Hanura itu.
Menurut Sudding saat ini semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Saat ini MKD, kata Suding, tengah melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan tersebut.
"Semua itu ditindaklanjuti setelah proses verifikasi. Itu baru dan kita sudah putuskan untuk tindaklanjuti dalam proses persidangan besok," bebernya.
Suding menjelaskan laporan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR kepada Akom terkait dengan UU Pertembakauan namun dia enggan merinci laporan tersebut. Sementara untuk laporan dari masyarakat dan Baleg itu, kata Suding, masuk sekitar 2-3 minggu yang lalu.
Sidang MKD untuk laporan komisi VI akan digelar besok dengan agenda memanggil pihak pelapor. Pihak-pihak terkait juga akan segera dipanggil dalam persidangan.
"Besok kita mulai sidang. Kita panggil pihak pengadu, 36 anggota dewan dari komisi VI lalu berikutnya kita sudah jadwalkan pemanggilan-pemanggilan berikutnya juga akan kita panggil pihak kesekjenan, menteri BUMN dan terakhir akan kita panggil teradu saudara Pak Ade Komarudin," jelasnya.
Berkaitan atau tidak, Partai Golongan Karya berencana mencopot Ade Komarudin dari jabatannya selaku Ketua DPR. Partai berlambang pohon beringin itu akan mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto yang saat ini menjabat Ketum Golkar.
(Azis)