TUBABA, HD - Pendidikan sangat penting bagi anak bangsa sebagai manifestasi mencapai yang dicita-citakan bangsa, akan tetapi Pendidikan tidak akan terwujud menjadi generasi yang handal dan berdaya saing apabila kemampuan para pendidik kurang tepat sasaran dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, dalam menerapkan aturan dan memberlakukan peraturan, tentunya yang harus diterapkan dalam kegiatan sekolah yang dibinanya.
Hal tersebut bertolak belakang dengan yang telah terjadi didunia Pendidikan di kabupaten Tulangbawang Barat, pemberlakuan aturan dan peraturan sebagaimana telah ditetapkan oleh Mentri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) tersebut, bahkan kesannya pihak dari dinas yang berwenang dipendidikan tubaba seperti tidak mau tahu tentang apa yang menjadi keluhan siswa-siswi maupun wali murid, terhadap yang kerap terjadi disekolah.
Segbagai perpanjangan tangan dari masyarakat DPRD Tubabar, menyikapi Terkait dengan keluhan yang dialami oleh para walimurid SDN 01 Pagar Jaya kec, Lambu Kibang Kab, Tubaba tentang diduga adanya pungli dan pengeluaran salah satu siswa secara sepihak,
Ketua komisi B, DPRD Tubaba, H.Edison,SH, menanggapi, pihaknya akan melakukan kroscek dilapangan dan akan memanggil pihak Dinas terkait, yang bertanggungjawab atas terjadinya perkara tersebut, "kami akan mengambil sikap dan kami akan turun kelapangan, untuk melakukan kroscek jika itu terjadi maka kami akan melakukan pemanggilan terhadap dinasnya guna untuk mengklarifikasi temuan maupun dugaan-dugaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut," ujarnya saat dihubungi melalui telpon selluler, (28/9).
Menurut ketua komisi B, berharap kepada semua pihak lembaga di sektor pendidikan agar lebih memperhatikan, regulasi yang berlaku jangan sampai adanya pelanggaran HAM terjadi dilingkup sekolahan. “Wajib belajar 12 tahun adalah hak setiap anak bangsa, kami belum bisa memberitaukan kapan akan dilakukan krosceknya namun segara akan kami follow up,” tukasnya (Firdan).