LAMPUNG BARAT , HD - Bupati
Kabupaten Lampung Barat, Drs. H.Mukhlis BasriM.M., mengatakan akan terus
mempertahankan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Hal tersebut
disampaikan saat mengadakan apel mingguan di halaman Pemkab setempat Pada Senin
(31/10/2016).
Untuk
tercapainya haltersebut Bupati Mukhlis berharap, agar penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lambar dapat kembali berjalan lancar
dan kondusif dan terus meningkatkan indeks pembangunan kabupaten Lambar untuk
dapat memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksebilitasi dan kualitas
layanan.
Dia juga
mengatakan, dalam bidang pemerintahan pihaknya mengapresiasikan sekaligus juga
mendorong Pemkab Lambar untuk terus mempertahankan opini WTP atas hasil
pemeriksaan LKPD DAN BPK-RIyang sudah beberapa kali di raih secara
berturut-turut.
“Untuk itu
saya bergarap bagi para ASN untuk dapat konsisten menjalankan tahapan Pilkada
dengan baik. Saya minta kepada seluruh ASN untuk fokus bekerja dalam
pembangunan kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten Lambar ini “, tegasnya.
Selanjutnya
Bupati juga menyampaikan, berkaitan dengan evaluasi kegiatan pembangunan ini
agar semua SKPD dapat melaksanakan sesuai perencanaanperencanaan yang telah di
rancang.
“Saya
mememinta setiap PNS dituntut untuk kreatif dan melakukan pembenahan dalam
rangka optimalisasi peningkatan program pembangunan yang telah di
rancang”,ujarnya.
Bupati
mengatakan, agar setiap PNS menjaga soliditas, dan tidak saling menjatuhkan,
tetapi lanjutnya setiap PNS harus saling melindungi, tentunya dalam hal yang
fositif, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Seluruh
pejabat sampai staf PNS harus bekerja lebih baik lagi. Untuk itu, soliditas
antar PNS harus terpelihara dengan baik, serta mampu menunjukan kualitas dalam
melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, untuk itu dia menghimbau agar penganggaran jangan hanya
terpaku kepada anggaran yang sudah rutin saja, tetapi harus disesuaikan dengan
urgensi kebutuhan sekarang, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintah daerah.“Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh
Pemkab akan menjadi sorotan publik, untuk itu saya minta agar semua PNS harus
cermat dalam menyusun anggaran, jangan terpaku kepada kegiatan yang sudah rutin
di lakukan”,pungkasnya. (yogi)