Foto:Okz,Ist/Harian Detik
JAKARTA - Laut Sabah sama sekali belum aman
meski perjanjian trilateral keamanan maritim dan prosedur operasional standar
patroli gabungan sudah dirampungkan antara pemerintah Indonesia, Filipina dan
Malaysia. Buktinya adalah dua
penyanderaan WNI di perairan Malaysia.
Kedua insiden itu pun hanya berselang dua pekan, yakni pada
5 November siang dan 19 November petang waktu setempat. Oleh karena itu, Merah
Putih terus mendesak Negeri Jiran memperhatikan betul keamanan perairannya.
"Kita terus meminta dan mendesak kepada pemerintah
Malaysia untuk meningkatkan keamanan di wilayah Sabah. Itu yang
dilakukan Bu Menlu RI Retno LP Marsudi beberapa waktu lalu," ujar juru
bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Natsir merujuk kepada
kunjungan Menlu Retno ke kantor Menteri Besar Sabah Dato Musa Aman pada 8
November di Kinabalu.
Jubir yang akrab disapa Tata itu menjelaskan, dalam
kunjungan resmi itu, Menlu Retno sudah mengingatkan kepada otoritas keamanan di
Malaysia bahwa Sabah merupakan daerah yang cukup berbahaya. Untuk itu, diminta
dengan sangat agar mereka meningkatkan keamanan di kawasan perairan rawan
perompakan tersebut.
"Selain itu, kita juga mengimbau agar
perusahaan-perusahaan penangkapan ikan dan pelayaran Malaysia yang mengais
rezeki di Sabah untuk sementara memperhatikan keadaan keamanan dan tidak
memaksa atau mengirimkan anak buah kapalnya untuk melaut di sana,"
sambungnya.
Menlu sendiri dalam kesempatan tersebut juga mendatangi dan
menemui langsung para nelayan
Indonesia yang bekerja di Malaysia. Selain menyampaikan
perhatian dari pemerintah, mantan dubes RI untuk Norwegia dan Islandia itu juga
menyarankan kepada para awak kapal untuk berhati-hati apabila keadaan di Sabah
masih seberbahaya ini.
"Kami dari Kemlu menyarankan mereka untuk tidak melaut,
karena ini untuk kepentingan bersama. Ini kepentingan malaysia untuk bisa
menjamin ABK selamat dan kepentingan otoritas Malaysia pula untuk memastikan
kawasan ini aman sehingga perusahaan ikan mereka bisa menghasilkan di
sana," tambah Tata.
Desakan pemerintah Indonesia ke pemerintah Malaysia
selanjutnya akan terus disuarakan melalui Konsulat Jenderal RI di Tawau. Tata
mengungkap, setelah penculikan kedua terjadi, KJRI Tawau langsung mengingatkan
lagi kepada perusahaan penangkapan ikan Malaysia bahwa keadaan perairan Sabah
belum aman.
"Sekali lagi melalui KJRI Tawau, pemerintah
Indonesia mengimbau agar sementara menghindari melaut di
daerah-daerah yang diduga sangat rawan ini. Kami juga minta perusahaan ikan yg
merupakan pemilik kapal ikan tempat kedua ABK WNI kita bekerja untuk
bertanggung jawab dalam proses upaya pembebasan karyawannya," tutup Tata.
(HD,Azis)