Foto:Nn,Ist/Harian Detik
JAKARTA , HD - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku mengundang langsung
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam mengumumkan penetapan tersangka
hasil operasi tangkap tangan (OTT). Salah satu yang ditangkap yaitu seorang
pegawai di Ditjen Pajak.
"Oleh karena itu setelah kita umumkan ini, turut mengundang juga Menkeu agar upaya-upaya pencegahan dan tata kelola di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak itu bisa kita lakukan secara sistematis agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," kata Syarif di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).
Kembali lagi Syarif menyatakan bahwa penindakan dan pencegahan selalu diintegrasikan dalam setiap OTT. Hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi.
"Sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya-upaya pencegahan. Ini salah satu contoh yang sedang kita kerjakan bahwa setiap penindakan itu akan diikuti oleh upaya-upaya pencegahan," kata Syarif.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani merasa kecewa dengan perbuatan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Sri Mulyani menyebut Handang juga memperburuk citra Kemenkeu yang tengah berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Tentunya saya kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax manesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak," kata Sri Mulyani di tempat yang sama.
Dalam gelar perkara hasil OTT pada Senin (21/11), KPK menetapkan Handang sebagai tersangka penerima suap dan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia bernama Ras Rajamohanan Nair sebagai tersangka pemberi suap.
Terkait OTT, KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Uang itu diduga sebagai pelicin berkaitan dengan berbagai permasalahan pajak dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.
"Oleh karena itu setelah kita umumkan ini, turut mengundang juga Menkeu agar upaya-upaya pencegahan dan tata kelola di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak itu bisa kita lakukan secara sistematis agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," kata Syarif di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).
Kembali lagi Syarif menyatakan bahwa penindakan dan pencegahan selalu diintegrasikan dalam setiap OTT. Hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi.
"Sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya-upaya pencegahan. Ini salah satu contoh yang sedang kita kerjakan bahwa setiap penindakan itu akan diikuti oleh upaya-upaya pencegahan," kata Syarif.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani merasa kecewa dengan perbuatan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Sri Mulyani menyebut Handang juga memperburuk citra Kemenkeu yang tengah berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Tentunya saya kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax manesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak," kata Sri Mulyani di tempat yang sama.
Dalam gelar perkara hasil OTT pada Senin (21/11), KPK menetapkan Handang sebagai tersangka penerima suap dan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia bernama Ras Rajamohanan Nair sebagai tersangka pemberi suap.
Terkait OTT, KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Uang itu diduga sebagai pelicin berkaitan dengan berbagai permasalahan pajak dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.
(HD/Azis)