Foto:Dtk,Ist/Harian Detik
JAKARTA , HD - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas aset
TNI. Menurut Jokowi, sebetulnya banyak aset TNI yang bisa dimanfaatkan untuk
hal lain.
"Informasi yang saya peroleh, Kementerian Pertahanan menguasai 21 persen aset negara, aset TNI termasuk di dalamnya. Aset TNI yang dimaksud di sini, aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi, tugas, dan fungsi TNI," ujar Jokowi dalam pengantar rapat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Sebetulnya, kata Jokowi, aset-aset TNI banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Karena itu, Jokowi meminta aset-aset itu didata ulang.
"Inventarisasi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi," imbuh Jokowi.
Aset-aset tersebut yakni seperti aset yang digunakan pihak ketiga baik oleh karena disewa atau tanpa disewa, aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle, aset TNI yang dalam keadaan sengketa, atau di atas tanah aset TNI didirikan bangunan oleh pihak lain, serta bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain.
Di samping itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Jokowi, masih banyak terdapat aset-aset TNI yang belum tersertifikasi. Menurut Jokowi, aset-aset itu perlu didata ulang dan diperjelas status hukumnya.
"Kepemilikannya dari aset-aset tersebut serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku," tutur Jokowi.
"Informasi yang saya peroleh, Kementerian Pertahanan menguasai 21 persen aset negara, aset TNI termasuk di dalamnya. Aset TNI yang dimaksud di sini, aset TNI yang tidak secara langsung digunakan oleh TNI sebagai markas besar maupun sebagai penunjang operasi, tugas, dan fungsi TNI," ujar Jokowi dalam pengantar rapat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Sebetulnya, kata Jokowi, aset-aset TNI banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Karena itu, Jokowi meminta aset-aset itu didata ulang.
"Inventarisasi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi," imbuh Jokowi.
Aset-aset tersebut yakni seperti aset yang digunakan pihak ketiga baik oleh karena disewa atau tanpa disewa, aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle, aset TNI yang dalam keadaan sengketa, atau di atas tanah aset TNI didirikan bangunan oleh pihak lain, serta bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain.
Di samping itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Jokowi, masih banyak terdapat aset-aset TNI yang belum tersertifikasi. Menurut Jokowi, aset-aset itu perlu didata ulang dan diperjelas status hukumnya.
"Kepemilikannya dari aset-aset tersebut serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku," tutur Jokowi.
(HD/Azis)