Halloween party ideas 2015
Tweet Share Share Share Share Share

8:00:00 PM



                                                                                                                                               Foto:Ist/HD

TRENGGALEK , HD - Jalur utama Trenggalek-Ponorogo di KM 16, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek kembali terputus total akibat timbunan tanah longsor. Lokasi Longsor berada di 3 titik jalur utama tersebut.

Wakapolasek Tugu, Iptu Sardono, Rabu (23/11/2016), mengatakan, longsor terjadi secara beruntun setelah wilayah Trenggalek diguyur hujan deras selama dua jam.

"Untuk longsor pertama terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, di lokasi yang kemarin, kemudian selang beberapa saat terjadi longsor di titik lain dan terakhir ada tambahan longsor di dekat lokasi pertama," dikutip dari detikcom.

Menurutnya, akibat longsor ini, jalur yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Ponorogo dan Jawa Tengah terputus total. Akses lalu lintas terpaksa di alihkan melalui jalur lain.

"Jalurnya sama sekali tidak dapat dilalui, baik roda empat maupun sepeda motor. Khusus untuk sepeda motor masih ada jalur pintas meskipun sulit, sedangkan mobil harus lewat Kediri maupun Pacitan," ujarnya.

Polisi berpangkat balok dua ini mengaku, saat ini kondisi jalur Trenggalek-Ponorogo sangat rawan, karena beberapa kali masih terjadi longsor susulan. Bahkan saat sejumlah wartawan televisi sedang mengambil gambar, tiba-tiba terjadi longsor dengan skala besar.

Akibat terputusnya jalur utama Trenggalek-Ponorogo ini antrean panjang kendaraan terjadi di sisi barat dan timur lokasi bencana. Panjang antrean kendaraan mencapai lebih dari dua kilometer.

"Saya tadi dari Tulungagung, rencananya mau pulang ke Balong, Ponorogo tapi ternyata tidak bisa, karena ada longsor. Ya ini nanti terpaksa balik kanan lewat jalur lain," kata salah seorang pengguna jalan, Suharni saat dikonfirmasi terpisah.

Saat ini, Pemkab Trenggalek maupun Dinas Pekerjan Umum Provinsi Jawa Timur belum melakukan upaya pembersihan material longsor, karena masih dalam kondisi berbahaya dan rawan terjadi longsor susulan.

"Untuk alat berat sudah kami siapkan dan saat ini posisinya berada di sebelah barat lokasi longsor, tapi untuk pembersihan menunggu stabil dulu," kata pegawai Dinas PU Jawa Timur, Tono.


(HD,Azis)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

7:46:00 PM




                                                                                                                         Foto:Ht,Ist/Harian Detik

TANGGERANG , HD- Kawanan perampok menyatroni BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Masjid Al-Azhar, di kawasan Kunciran, Cipondoh, Kota Tangerang. Para pelaku sempat membakar kertas untuk mengaburkan perhatian dan menyekap seorang pegawai.

Kapolsek Cipondoh Kompol Bayu Suseno menjelaskan awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari warga soal perampokan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu 23 November.

"Lalu kita segera datang ke lokasi karena infonya tersangka masih ada di dalam dan menyekap seorang pegawai, “dikutip dari Detik.com.”

Namun, ketika datang ke lokasi, pegawai sudah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala akibat penganiayaan para pelaku.

"Waktu kami datang, korban sudah di rumah sakit, karena ada warga yang lihat korban keluar dengan luka di kepala kemudian dibawa ke rumah sakit," ucapnya.

Setibanya di lokasi, polisi mendapati bangunan BMT dipenuhi asap. Pelaku rupanya membakar setumpuk kertas sehingga menimbulkan asap cukup pekat di dalam ruangan tersebut.

"Saat kita datang, pintu sudah kebuka sebagian dan ada asap dari dalam. Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, kami tunggui dan setelah masuk kita geledah ternyata pelakunya sudah tidak ada," terang Bayu.

Polisi kemudian melakukan pengecekan di lokasi. Kantor BMT dalam keadaan berantakan.

"Kami belum mengetahui kerugiannya apa saja karena korban belum bisa dimintai keterangan. Korban mengalami luka 10 jahitan akibat luka robek di bagian kepalanya," jelasnya.

Polisi saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Sayangnya, CCTV yang dapat dijadikan petunjuk, dalam keadaan mati.

(HD/Azis)
Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

7:34:00 PM



                                                                                                                       Foto:Okz,Ist/Harian Detik

JAKARTA , HD - Mabes Polri telah melimpahkan kasus pelaporan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena menyebut pedemo 411 dibayar Rp500 ribu per orang ke Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan siap menerima limpahan dari Mabes Polri. "Itu memang sudah komitmen dari Kapolri dan Kapolda memang Polda yang menangani. Tentunya akan kita proses," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/11/2016).

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, alasan pihaknya menyerahkan kasus ini ke Polda Metro Jaya untuk bagi-bagi tugas. "Kami bagi-bagi saja (kasusnya)," kata Boy di Mabes Polri.

Boy mengatakan, pelimpahan perkara dilakukan sekitar dua hari lalu. Polisi masih menyelidiki materi laporan soal omongan Ahok dalam sebuah wawancara televisi asing. Polisi juga mengatakan bakal memeriksa reporter televisi tersebut apabila dibutuhkan penyidik.

(HD/Azis)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

7:27:00 PM


                                                                                                                       Foto:Okz,Ist/Harian Detik




JAKARTA , HD– Pertemuan tertutup antara PP Muhammadiyah dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berlangsung tadi siang di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan tidak ada pesan khusus yang disampaikan Tito kepada pihaknya. Tito hanya menyampaikan komitmennya menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara tegas dan transparan.

"Pak Tito menyampaikan bahwa tetap konsisten bekerja dengan koridor hukum yang tegas, kemudian juga prosesnya tepat dan transparan," kata Haedar Nashir usai menerima kedatangan Tito, Rabu (23/11/2016).

Ia menambahkan, sejak awal Muhammadiyah beserta ormas Islam lainnya menuntut kasus dugaan penistaan agama ini diselesaikan melalui jalur hukum. Kini Polri memenuhi tuntutan ormas Islam tersebut dengan memproses hukum orang yang bersangkutan, meskipun seorang pejabat publik.

"Jadi itu (tuntut proses hukum) konsisten sejak awal. Itu yang kita perjuangkan dan ada titik temu dengan kepolisian," pungkas Haedar.

(HD/Azis)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

7:16:00 PM




                                                                                                                       Foto:Okz,Ist/Harian Detik

JAKARTA , HD- Menteri Pertahanan Ryamizrd Ryacudu mengatakan, aset TNI yang berada di bawah Kemenhan senilai Rp460 triliun. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan optimalisasi aset militer untuk kepentingan masyarakat luas.

Langkah pertama untuk melakukan optimalisasi tersebut dengan menginventarisasi aset untuk memetakan masalah-masalah di lapangan, termasuk sengketa lahan.

"Tadi banyak, banyak sekali. Untuk luasnya saja ada dua miliar meter luasnya, keseluruhan. Tapi kalau asetnya itu, dari Kemhan ada Rp460 triliun," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Ryamizard menjelaskan, untuk mengatasi sengketa lahan, pihaknya tak keberatan untuk membayar ke warga. Hal ini untuk meghindari adanya bentrok. Namun jika sudah terdata sebagai aset militer, maka hanya akan diinventarisasi ulang.

"Jadi dengan rapat ini, Bapak Presiden memerintahkan untuk ya dibayarkan lah berapa," ungkap dia.
Inventarisasi sekaligus penyelesaian masalah aset TNI ini akan merata dilakukan di seluruh Indonesia. 
 "Semuanya dong. Nanti lama-lama ilang, kalau enggak diselesaikan ya.

Termasuk ini. Lapangan terbang di Polonia Medan, termasuk itu. Kemudian di Riau, itu sudah masuk banyak penduduk. Diharapkan baik-baik atau di mana diusahakan juga dipindahkan ke tempat lain," pungkas Ryamizard. 

(HD/Azis)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

7:03:00 PM

       
                                                                                                              
                                                                                                                       Foto:Okz,Ist/Harian Detik

JAKARTA , HD - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak salah pilih calon sekretaris Mahkamah Agung (MA). KPP terdiri dari MaPPi-FHUI, Lelp, YLBHI, ILR, PSHK, ICW, ICJR, ICEL, dan LBH masyarakat.

Salah satu anggota KPP, Erwin Natasomal mengatakan, KPP ini tujuannya mendesak Presiden jangan salah memilih calon sekretaris MA dan menginginkan calon sekretaris MA yang berintergritas.

"Nantinya presiden bersama tim penilai akhir (TPA) harus memilih satu nama yang sesuai untuk mengisi jabatan Sekretaris MA," kata Erwin di YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Menurutnya, dari ketiga calon, presiden harus menentukan pilihan yang tepat untuk mengisi jabatan Sekretaris MA. Sebab, jangan sampai terulang kembali Sekretaris MA terlibat mafia hukum di pengadilan.
"Presiden harus belajar dari peristiwa dugaan keterlibatan Nurhadi dalam mafia hukum di pengadilan," tuturnya.

 Ia melanjutkan, pihaknya mendesak presiden agar memilih calon yang memiliki kapasitas sebagai Sekretaris MA berupa kemampuan menajerial organisasi, berintergritas, dan paham bussines process di lingkungan peradilan MA.

"Kami juga ingin mendesak presiden agar tidak memilih calon yang memiliki rekam jejak yang buruk, termasuk catatan harta kekayaan yang tidak wajar," tutupnya.

(HD/Azis)

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

6:34:00 PM

                             
                                                                                                                        Foto:NH,Ist/Harian Detik


JAKARTA , HD - K‎etua DPR Ade Komarudin mengaku akan mempelajari keputusan rapat pleno Partai Golkar pada Senin 21 November 2016 yang meminta Setya Novanto kembali memimpin DPR. Pasalnya, pria yang akrab disapa Akom ini mengaku belum menerima surat resmi keputusan rapat pleno itu hingga saat ini.

"Saya lihat nanti resminya kaya bagaimana, nanti saya pelajari dengan baik untuk nanti saya konsultasikan kepada senior saya, keluarga saya, kemudian salat istikharah," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Sejauh ini, Akom mengaku belum membicarakan hasil rapat pleno itu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namun, pengurus DPP Partai Golkar telah menemuinya.

"‎Pak Nurdin Halid sudah menemui saya, dan jawaban saya seperti yang saya sampaikan barusan, saya harus konsultasi dengan para senior Partai Golkar, kemudian saya akan bicara dengan keluarga, ketiga saya akan salat istikharah," tuturnya.

Maka itu, dirinya meminta para awak media sabar menunggu keputusannya menanggapi keinginan Partai Golkar mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto.

(HD/Azis)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Pages

Powered by Blogger.